BERITA SEPUTAR GRESIK

GRESIK – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gresik siap-siap mengawali penerapan program Sekolah Masyarakat (SR) pada Rabu, 30 Juli 2025. Sekitar 75 anak dari keluarga tidak sanggup bisa menjadi angkatan pertama kali yang masuk asrama untuk ikuti pendidikan berbasiskan ide atasi kemiskinan.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menjelaskan jika program ini adalah sisi dari loyalitas Pemkab untuk memutuskan rantai kemiskinan lewat lajur pendidikan.

“Insyaallah, Sekolah Masyarakat akan diawali 30 Juli 2025. Ada 75 anak yang hendak masuk asrama di Gresik, dan kelak beberapa kades akan ikut mengantar beberapa pelajar ke lokasi itu,” kata Gus Yani, panggilan akrabnya, waktu memberikan sepatah kata pendistribusian bansos bersama Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) Jawa Timur (Jawa timur) di Pendopo Kabupaten Gresik, tempo hari (28/07).

Menurut Gus Yani, awalnya dia bersama Wakil Bupati, beberapa Kepala Organisasi Piranti Wilayah (OPD), dan Kepala Dinas Sosial sudah lakukan lawatan ke CT Arsa Foundation di Sukoharjo. Lawatan itu mempunyai tujuan pelajari secara langsung mekanisme pendidikan dan asrama yang diperkembangkan di situ.

“Ide Sekolah Masyarakat (SR) ini sesuai ide Presiden Prabowo Subianto untuk menolong keluarga miskin. Di CT Arsa Foundation ada 200 pelajar, yaitu 100 putra dan 100 putri, dari tingkatan SMA. Alumnus mereka bahkan juga telah diterima di beberapa kampus terbaik dalam atau luar negeri,” sebut Gus Yani.

Selanjutnya, Gus Yani mengharap implementasi ide sama di Gresik dapat memberi imbas krusial. Program Sekolah Masyarakat (SR) ini menjadi sisi penting dari taktik Pemkab Gresik dalam menggabungkan pendidikan dan kesejahteraan sosial, terutama untuk beberapa anak dari keluarga kurang sanggup.

Semoga ini menjadi usaha bersama untuk memutuskan rantai kemiskinan, bukan hanya di Kabupaten Gresik, tapi juga di Propinsi Jawa Timur (Jawa timur) pada umumnya,” ujarnya.

GRESIK – Perluasan jalan penyambung Gresik-Surabaya diteruskan lagi tahun ini. Dinas Tugas Umum dan Tata Ruangan (DPUTR) Gresik menarget tambahan panjang jalan capai 950 mtr..

Perluasan ini meliputi batas Menganti-Lakarsantri sepanjang 250 mtr. disebelah timur. Batas itu di tahun awalnya telah mempunyai lebar 11 mtr. sepanjang 350 mtr.. Dalam pada itu, disebelah barat, batas Menganti-Bringkang akan dilebarkan sepanjang 700 mtr. tahun ini, meneruskan project tahun kemarin sepanjang 1,8 km.

Kepala Sektor Bina Marga DPUTR Gresik, Eddy Pancoro, mengatakan jika project itu sekarang ini sudah masuk tahapan lelang, persisnya pada penilaian penawaran. “Kemungkinan tugas akan diawali akhir Agustus atau awalnya September,” katanya.

Eddy menambah, perluasan jalan ini akan mengganti lebar jalan dari sebelumnya 7 mtr. menjadi 11 mtr., sama dengan project tahun sebelumnya. “Ada empat jalur. Kelak segi barat nyaris sampai Pasar Menganti,” kata Eddy.

Sebagai informasi, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gresik merencanakan memperlebar Jalan Bringkang-Menganti-Lakarsantri dengan keseluruhan panjang 13 km. Tetapi, tugas ini dilaksanakan dengan multiyears dengan tujuan untuk buka kemajuan ekonomi di Gresik selatan.

Dalam pada itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menjelaskan jika Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD) 2025 membagikan dana untuk pembebasan tempat. Ini karena pada batas itu banyak ruangan punya jalan (rumija) yang sertifikat tanahnya sudah keluar. “Khususnya disebelah timur. Masalahnya di sana, perlu pembebasan tempat,” tutur Hamdi.

Politisi asal Menganti itu mengatakan jika pembebasan tempat bukan hanya terjadi disebelah timur, tetapi disebelah barat Pasar Menganti, walaupun banyaknya tidak sekitar batas Menganti-Lakarsantri. “Satu diantara faktor mengapa perluasan dilaksanakan dari barat karena tanahnya telah kelar. Untuk timur masalahnya pembebasan itu,” terangnya.

Hamdi memberi sedikit catatan berkaitan tugas yang sudah dilakukan, khususnya di aliran air supaya lebih jadi perhatian. “Janganlah sampai seperti batas Bringkang waktu hujan lebat tempo hari sebelumnya sempat bobol karena aliran tidak tersambung,” ujarnya.

Masalah berkenaan pemilikan saham PT Dharma Riil Press (PT DNP) muncul lagi sesudah Kompas.com pada 15 Juli 2025 berisi informasi dengan judul “Advokat Dahlan Tantang Jawa Pos Perlihatkan Bukti Pembelian PT DNP ke Dahlan Iskan”. Dengan begitu, Jawa Pos mengharap masalah masalah pemilikan saham PT DNP bisa disaksikan berdasar document dan bukti yang resmi, untuk terbentuknya informasi yang seimbang di ruang umum.

Menyikapi hal itu, Kuasa Hukum PT Jawa Pos Daniel Julian Tangkau, S..H., M.Kn., LL.M. dengan cara resmi melontarkan Hak Jawab yang memperjelas pemilikan resmi perusahaan atas PT DNP, komplet dengan beberapa bukti tercatat dan document sah.

Dalam pengakuannya, team hukum Jawa Pos mengutamakan jika perusahaan selalu memprioritaskan pendekatan sejuk dan jalan keluar melalui diskusi untuk menuntaskan perselisihan.

“Jawa Pos sebagai holding bertaraf nasional tidak melayani pembicaraan tanpa dasar bukti yang cuma berbuntut diskusi kusir,” terang Daniel Julian Tangkau, S.H., M.Kn., LL.M., Kuasa Hukum PT Jawa Pos.

Jawa Pos memaparkan beberapa document perseroan yang disebutkan dengan terang menulis PT Dharma Riil Press sebagai anak perusahaan Jawa Pos. Sejumlah document penting itu yaitu Laporan Perusahaan 1990 (RUPS 1991) yang berisi gagasan bekerja sama membangun mass media Mingguan Dharma Riil. Selanjutnya, Laporan Perusahaan 1991 (RUPS 1992) yang menulis pelibatan modal Jawa Pos di PT Dharma Riil Press. Lantas, laporan Keuangan PT Jawa Pos 1992 hasil audit Paul Lembong dan Rekanan yang tegas mendokumenkan investasi saham pada PT Dharma Riil Press.

Disamping itu, Jawa Pos menyebutkan mempunyai bukti kuat lain seperti pertanda terima uang pembelian saham PT DNP yang tercatat “Sudah terima dari Jawa Pos” dan bukti rekening koran yang sesuai nominal pembayaran.

Tidak itu saja, pembagian keuntungan PT DNP yang menulis pembayaran dividen ke Jawa Pos disebutkan diberi tanda tangan secara langsung oleh Dahlan Iskan.

“Bahkan juga ada beberapa akte orisinal yang dibikin sendiri oleh Bapak Dahlan Iskan dan Ibu Nany Widjaja, yang dengan tegas mengatakan jika semua dana untuk PT DNP mengambil sumber dari Jawa Pos. Itu memperjelas pemilikan resmi Jawa Pos atas saham PT DNP,” tegas Daniel.

Team hukum Jawa Pos menambah masih banyak document simpatisan yang lain mendalam masalah pemilikan itu.

Diakhir Hak Jawab, Jawa Pos mengutamakan jika dinamika yang terjadi waktu ini adalah resiko dari usaha hukum untuk luruskan bukti, sekalian memperjelas loyalitas untuk menghargai semua proses penegakan hukum yang berjalan.

“Jawa Pos memberikan dukungan penegakan hukum professional dan terbuka. Kami mengharap keterangan ini bisa memberi verifikasi atas kabar berita awalnya,” tandas Daniel

Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gresik sedang percepat proses pemulangan beberapa anak Karyawan Migran Indonesia (PMI) yang sejauh ini tidak dapat terhubung pendidikan resmi di Malaysia karena permasalahan status. Sekarang ini, draf MoU pemulangan anak PMI sudah diterima oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, mengisyaratkan tingkatan signifikan ke arah finalisasi.

Data awalnya menulis minimal 80 anak PMI akan dipulangkan ke Gresik, tetapi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik, Hari Syawaludin, memperjelas pencatatan tetap terus berjalan. Beberapa anak ini menyebar di 71 sanggahr di Malaysia.

“Sejauh ini, mereka cuma belajar dalam sanggahr, tetapi tidak ada gurunya. Kalaulah ada guru, itu dari mahasiswa KKN,” ungkapkan Hari Syawaludin.

Dia memberikan contoh mahasiswa dari Kampus Hasanudin Makassar yang KKN akhir tahun kemarin, cuma beberapa waktu beberapa anak itu mempunyai peluang belajar membaca dan berhitung saat sebelum kembali tanpa pendidik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik, Zainul Bijakin, sampaikan tingkatan pemulangan beberapa anak PMI ini nyaris final. Draf MoU yang dikirim Pemkab Gresik sudah diterima KBRI Malaysia dan akan selekasnya diulas bersama Kementerian Luar Negeri.

Baca : Dapat Pengaduan Lewat Melapor Gus, Dishub Gresik Tindak Tukang Becak Jadi Jukir Kejutan di Jl. Panglima Sudirman

Secara peraturan, pemulangan beberapa anak PMI ini sudah mempunyai dasar kuat lewat Perda 7 Tahun 2024. Karena ada payung hukum ini, kerja sama dengan Kementerian berkaitan diharap bisa selekasnya merealisasikan gagasan pemulangan.

Zainul Bijakin menambah angka 80 anak itu baru data awalnya dari sejumlah kecil sanggahr yang dikunjungi. “Tempo hari itu yang dikunjungi cuma sejumlah sanggahr, dan di situ ada 71 sanggahr dan belum semua terdata,” terangnya.

Gagasannya, Pemkab Gresik akan pulangkan beberapa anak PMI yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Ini disebabkan karena berbagai ragam background pernikahan orangtua yang tidak terdaftar sah negara, seperti nikah siri, larangan menikah selama saat kontrak kerja, pernikahan tanpa document komplet, sampai habis masa aktif document yang membuat statusnya menjadi ilegal. Disamping itu, ada pula kasus pernikahan dengan masyarakat Malaysia atau sesama WNI dengan background sama.

Sesudah dipulangkan, beberapa anak itu akan disekolahkan di Gresik sampai lulus SMP. Selainnya agunan pendidikan, kesehatan dan agunan sosial mereka akan terjaga. Sesudah lulus SMP, mereka dibolehkan bila ingin kembali lagi ke Malaysia. (jar/han)

Berikut agenda servis mobil SIM keliling Polres Gresik untuk minggu ini di hari Senin-Sabtu atau tanggal 21-26 Juli 2025.

Hari Senin tanggal 21 Juli 2025, SIM keliling akan dilakukan di Pasar PPS.

Hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, SIM keliling akan dilakukan di Alun-alun Gresik.

Hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, SIM keliling akan dilakukan di Mall Servis Public Pemkab Gresik.

Hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, SIM keliling akan dilakukan di Alun-alun Sidayu.

Hari Jumat tanggal 25 Juli 2025, SIM keliling akan dilakukan di Metro Park GKB.

Hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025, SIM keliling akan dilakukan di Super Indo Greenland, Jl. Raya Laban Menganti.

Adapun syarat ekstensi SIM yaitu Foto copy KTP dan SIM (masing-masing 3 helai), SIM asli, surat info sehat dan surat hasil test psikologi.

Adapun waktu penerapan SIM Keliling ialah jam 08.00-12.00 WIB di hari Rabu-Kamis, dan jam 08.00-11.00 WIB di hari Jumat dan Sabtu.

Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gresik memperjelas komitmennya dalam turunkan angka stunting secara berkesinambungan. Tidak cuma menarget pembaruan nutrisi anak, pemkab menyorot faktor sosial sebagai penyebab stunting. Satu diantara sasaran berambisi yang ditargetkan ialah menekan angka stunting di Gresik sampai satu digit pada 2030.

Artikel berikut sudah tampil di BeritaJatim.com berjudul “Pemkab Gresik Bidik Angka Stunting Satu Digit pada 2030”, Click untuk baca: https://beritajatim.com/pemkab-gresik-targetkan-angka-stunting-satu-digit-pada-2030.

Menurut Alif, stunting tidak cuma masalah tinggi tubuh anak, tapi juga erat berkaitan dengan perubahan otak, tingkat kepandaian, dan dampak negatif masalah kesehatan periode panjang. Anak yang alami stunting mempunyai potensi alami keterbatasan psikis atau penyakit akut di masa datang.

Artikel berikut sudah tampil di BeritaJatim.com berjudul “Pemkab Gresik Bidik Angka Stunting Satu Digit pada 2030”, Click untuk baca: https://beritajatim.com/pemkab-gresik-targetkan-angka-stunting-satu-digit-pada-2030.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!