Loyalitas Ketua Dewan Perwakilan Masyarakat Wilayah (DPRD) Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, S.S., M.Hum, dalam tingkatkan kesejahteraan warga lewat peraturan bujet, pemantauan, dan peraturan mendapatkan animo dalam gelaran Radar Surabaya Award (RSA) 2025.
Penghargaan sebagai Ketua DPRD Ide Pro-Kesejahteraan itu diberikan secara langsung oleh Direktur Khusus Jawa Pos Grup, Leak Kustiya, ke M. Syahrul Munir pada acara RSA 2025 yang berjalan di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (31/7/2025). Datang pada acara itu beberapa figur nasional dan regional, diantaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan barisan Forkopimda Surabaya Raya.
Syahrul Munir memperjelas kenaikan kesejahteraan warga harus dibuat dengan berkesinambungan lewat tiga peranan khusus DPRD yaitu pengaturan peraturan bujet, pemantauan program vital, dan peraturan lewat perda-perda progresif.
“Peraturan bujet wilayah kita tujukan untuk penuhi keperluan dasar warga, seperti kenaikan service kesehatan dan pendidikan. Ini menjadi dasar kesejahteraan periode panjang,” katanya.
Dia mengatakan, konsentrasi bujet sekarang ini diprioritaskan pada pembaruan standard service rawat inap, kenaikan sarana pendidikan, dan beberapa program atasi kemiskinan dan kesejahteraan berbasiskan komune.
Dalam soal pemantauan, DPRD Gresik aktif menyorot desas-desus vital yang berpengaruh luas untuk warga, seperti banjir tahunan, kendaraan over dimension over loading (ODOL), dan kegiatan galian C yang sering menghancurkan lingkungan dan jalan.
“Kami kerjakan pemantauan secara langsung dan membuat kolaborasi dengan lembaga tehnis supaya tidak ada imbas sosial yang berkelanjutan,” tambah Syahrul.
Termasuk dalam rumor kebencanaan, Syahrul menyorot keutamaan pembangunan tanggul tetap di daerah riskan banjir, pembelajaran asuransi pertanian, dan pengadaan fasilitas mitigasi seperti perahu dan tenda genting. Dia mengutamakan jika mekanisme peringatan awal perlu diperkokoh supaya warga siap saat musibah tiba.
Syahrul menjelaskan beberapa Ketentuan Wilayah (Perda) sebagai ide DPRD Gresik untuk perkuat daya saing dan kesejahteraan warga. Salah satunya ialah Perda Ketenagakerjaan yang mengharuskan perusahaan memberi paket 60 % tenaga kerja untuk masyarakat lokal, dan Perda Kerja sama Perusahaan yang mewajibkan perusahaan besar berpartner dengan UMKM lokal.
“Lewat perda-perda ini, kami ingin membuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan . Maka perkembangan bukan hanya dicicipi oleh perusahaan besar, tetapi juga warga sekitaran,” terang politikus PKB ini.
Tidak cuma dibalik meja peraturan, Syahrul memperjelas DPRD Gresik selalu terbuka pada aduan warga yang masuk, baik lewat sosial media atau langsung.
“Kami selekasnya saranai tatap muka dengan lembaga berkaitan, dimulai dari permasalahan ijazah, ketenagakerjaan, perselisihan industrial, sampai masalah lingkungan. Untuk kasus lingkungan, umumnya kami segera turun mengevaluasi ke lapangan,” jelasnya.
Walau banyak rintangan yang ditemui, Syahrul mengatakan kepercayaan diri jika kerjasama antara komponen pemerintahan dan warga akan bawa Gresik ke arah arah pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif.
“Yang terpenting warga solid, dan pemerintahan datang dengan jalan keluar riil,”